Masyarakat Kampung Nggolar Minta Aliran Listrik

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Listrik atau penerangan menjadi kebutuhan bagi warga di kampung-kampung khususnya bagi warga di Kampung Nggolar, Distrik Merauke. Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Merauke kasih bantuan mesin diesel. Kami senang, karena dapat menikmati penerangan listrik. Tapi itu hanya berlangsung selama satu tahun, selanjutnya sampai saat ini tidak ada penerangan karena mesin rusak.

Kami harap pemerintah bisa tolong masukan aliran listrik ke kampung kami, sehingga selain mendapatkan penerangan kami juga bisa menggunakan alat elektronik seperti HP, televisi, radio, dan lain-lain.

Yohanis Rembe, Anggota Bamuskam Nggolar, 24/10/2016

Didampingi Suster Epifani FSE, Mama-Mama Buat Kerajinan Tangan

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Sr. Epifani FSE saat mendampingi mama-mama di Kampung Mbilanggo

Sr. Epifani FSE saat mendampingi mama-mama di Kampung Mbilanggo

SKPKAME- Salah satu aktivitas mama-mama di Kampung Mbilanggo, Distrik Muting saat ini adalah membuat kerajinan tangan. Aktivitas ini sudah dilakukan sejak bulan Juli 2016.

Dengan didampingi Sr. Epifani Sihotang FSE, mama-mama membuat taplak meja dari benang wol, men (noken), ndon (tali khusus yang dianyam untuk mengikat kayu bakar), dan wad (tempat isi sagu yang diambil dari kulit kayu – dulunya sering dipakai oleh orang tua-tua).  Aktivitas membuat kerajinan tangan di Kampung Mbilanggo ini akhirnya membuat mama-mama saling belajar.

Memang, hasil karya mama-mama saat ini belum untuk dijual. Tapi dengar-dengar kalau nanti ada pameran atau acara apa begitu, mereka akan jual dengan harga yang akan ditentukan kemudian, sesuai dengan bahan-bahan dan tingkat kesulitannya.

Dalam proses pembuatan berbagai kerajinan tangan tersebut, mama-mama terkendala dengan beberapa bahan baku, seperti benang wol dalam jumlah banyak untuk membuat taplak meja. Perlu sejumlah uang untuk bisa beli benang wol, sedangkan penghasilan keluarga mereka juga terbatas.

Walaupun demikian, mama-mama tidak pernah patah semangat untuk terus belajar mengasah kreativitas dan berinovasi membuat kerajinan tangan. Mereka percaya, suatu saat, hasil karya mereka akan dapat membantu menambah penghasilan keluarga.

Mina Basik-Basik,  Warga Kampung Mbilanggo, 19/10/2016

Evaluasi Pokja Papua & Workshop Keadilan Transisi

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

KEGIATAN SKPKAME- Dari tanggal 2 – 7 september 2016 Beatrix Gebze mengikuti Pertemuan Evaluasi Kelompok Kerja Papua & Workshop Keadilan Transisi, bertempat di AJAR Learning Center (Kampung Damai), Jalan Pantai Berawa, Gg. Sri Kahyangan No.1, Canggu-Bali. Sebanyak 13 orang yang mewakili kelompok kerja Papua masing – masing berasal dari Jayapura, Merauke, dan Wamena. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) yang bekerjasama dengan misereor.
Tujuan dari kegiatan ini secara berkala, untuk mengadakan refleksi bersama dari proses yang sudah dilakukan, melakukan review atas proses penelitian, metodologi yang digunakan, strategi pelibatan perempuan lebih luas dan advokasi di tingkat lokal.
Hasil yang dicapai dalam pertemuan ini telah merumuskan capaian:
1. Strategi dan metodologi partisipatif di wilayah dengan memastikan pelibatan perempuan lebih luas
2. Adanya Rencana tindak lanjut, penguatan dan pemberdayaan perempuan Papua serta konsep advokasi di tingkat lokal
3. Meningkatnya kapasitas peserta dalam menjadi fasilitator lokal untuk memfasilitasi dan melakukan advokasi HAM.**BG

Sosialisasi Manfaat Pemetaan Wilayah Adat

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

KEGIATAN SKPKAME- SKP KAMe mengadakan kegiatan Sosialisasi Manfaat Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat dan Potensi Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Suku Yei.
Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 21 s/d 28 September 2016, bertempat di Gedung Gereja Paroki Bupul, Gedung Gereja Stasi Kweel, Gedung Gereja Paroki Quasi Erambu, dan Gedung Gereja Stasi Poo.
SKP KAMe bersama masyarakat adat suku Yei sejak tahun 2012 lalu telah bersepakat untuk melakukan pemetaan batas luar wilayah adat secara partisipatif. Tahun 2016 ini pemetaan tersebut telah selesai dikerjakan melalui beberapa kali proses konsolidasi, verifikasi, dan klarifikasi batas wilayah adat. Hanya saja peta yang dihasilkan itu belum disahkan oleh masyarakat adat sendiri untuk kemudian digunakan.
Wilayah adat Suku Yei terkenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang ada di hutan, sungai, dan rawa-rawa. Pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat adat Suku Yei masih dilakukan secara tradisional, misalnya mengumpulkan hasil buruan untuk di jual dan dikonsumsi sendiri bersama keluarga, serta kerabat.
Bertolak dari situasi dan perkembangan masyarakat adat Suku Yei saat ini, SKP KAMe bersama Paroki Bupul dan Paroki Quasi Erambu memandang perlu membangun pemahaman bersama kepada masyarakat adat suku Yei tentang hak-hak atas wilayah adat di masing-masing marga.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan batas hak antar marga-marga dalam pengelolaan potensi sumber daya alam bagi kelangsungan hidup masyarakat adat Suku Yei sendiri.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah;
1. Membangun pemahaman bersama bagi masyarakat adat Suku Yei tentang manfaat pemetaan partisipatif dan potensi sumber daya alam bagi masyarakat di wilayah adat Suku Yei.
2. Menyepakati rencana pemetaan partisipatif wilayah adat marga-marga Suku Yei.**OW

Marga-Marga Protes, Perusahaan Janji Penuhi Tuntutan Dengan Syarat

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Ilustrasi Pembongkaran Hutan (Photo. JPIC Muting)SKPKAME- Di wilayah adat beberapa marga dari Bupul dan Muting wilayah administrasi distrik Elikobel dan Ulilin saat ini ada perusahaan PT. Intranusa Jaya Sejati (IJS) yang beroperasi di sana.
Marga pemilik tanah adat saat ini sedang mengeluhkan tentang CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan -kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya dalam hal ini masyarakat adat.
Keluhan masyarakat terkait CSR tersebut adalah sudah 1 tahun lebih, marga-marga pemilik tanah ada belum merasakan kontribusi perusahaan itu. Masyarakat juga mengeluh karena banyak tumpukan kayu dan penggusuran sagu di areal kerja perusahan. Persoalan ini beberapa kali kitorang sampaikan ke manajemen PT IJS, tapi tra pernah ada tanggapan. Di lain pihak, pimpinan PT IJS tidak berada di kampung tapi ada di Jakarta.
Setelah pihak manajemen berkomunikasi dengan pimpinan di Jakarta, baru dorang (pihak pimpinan PT. IJS) datang ke Merauke dan selanjutnya mengadakan pertemuan dengan beberapa marga pemilik tanah adat di areal perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut Pimpinan PT. IJS bilang kepada marga-marga bahwa akan menjawab semua keluhan itu, tetapi dengan catatan bahwa marga-marga juga harus bantu pihak perusahan ke Merauke bertemu dengan Bupati.
Tujuan pertemuan dengan Bupati Merauke adalah untuk menyampaikan persoalan areal konsesi. Menurut pihak PT. IJS wilayah konsesi sesuai ijin malah berkurang karena di dalamnya terdapat hutan produksi yang menurut aturan tidak boleh digusur. Hutan Produksi Konversi (HPK) dari PT. IJS terdapat Hutan Produksi (HP) sehingga untuk gantinya pihak marga-marga dan perusahan bertemu bupati agar bupati dapat memberikan ijin bagi areal pengguna lain (APL) untuk dijadikan hutan produksi konversi (HPK) bagi PT. IJS.
Silvester Y. Ndiken, Warga Kampung Muting, 20/9/2016

 

Hanya 65 Dari 90 Rumah Yang Akan Dibangun, Warga Bingung

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKPKAME – Bulan Juli 2016 ada pertemuan bersama masyarakat Kampung Sota bersama kontraktor, bertempat di Kantor Distrik Sota. Pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Distrik Sota ini membahas rencana pembangunan 90 buah rumah bagi warga kurang mampu (termasuk para janda) di Distrik Sota. Pembangunan 90 buah rumah ini adalah program Pemerintah Kabupaten Merauke. Dananya bersumber dari APBN dan APBD.
Dalam pertemuan tersebut, dikatakan bahwa masyarakat yang punya lahan harus menyerahkan sertifikat sebagai jaminan untuk ganti rugi tanah sebesar Rp 200.000.000, sesuai disposisi dari Bupati Merauke. Rencananya, 1 orang pemilik tanah akan dibayar Rp 25.000.000, di atas tanah ukuran 50 x 100 meter. Karena ada 4 orang, maka jumlah yang akan dibayarkan adalah Rp 200.000.000.
Dalam perkembangannya, ternyata dalam daftar nama penerima bantuan rumah, ada nama pegawai distrik, polisi, dan anggota koramil. Memang sebagian di antara mereka tidak punya rumah di Sota. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Sebenarnya yang masyarakat mau itu supaya rumah ini untuk masyarakat. Karena ini program bantuan pemerintah untuk masyarakat bukan untuk pegawai dan lain-lain. Kalau masyarakat su dapat rumah semua dan ada sisa, baru mungkin baru kasih ke pegawai distik dan lain-lain.
Dari 90 rumah tersebut, ternyata yang akan dibangun hanya 65 rumah saja. Menurut kontraktor bahwa sisa 25 buah itu dananya dialihkan untuk pembelian tanah timbun perumahan tersebut. Masyarakat su coba cek persoalan ini ke pemerintah, tapi katanya sementara ini belum ada jawaban karena Perda masih sementara digodok bersama DPRD Merauke jadi dana belum bisa cair. Perumahan ini sendiri mulai dikerjakan pada Agustus 2016, dan sejauh ini sudah dibangun 3 unit rumah.
Urbanus Bohoji, Kaur Pemerintahan Kampung Sota, 30/9/2016

Jalan Menuju Kampung Muram Sari Belum diperbaiki

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Jalan rusak

Febiana Neltika saat melintas di jalan Kampung Muram Sari

SKPKAME- Kampung Muram Sari merupakan salah satu kampung yang berada paling jauh dari 10 kampung yang ada dalam wilayah Distrik Semangga. Kampung Muram Sari juga merupakan ibukota Distrik Semangga.
Kondisi jalan masuk menuju Kampung Muram Sari yang belum diperbaiki sampai sekarang mendapat respon dari beberapa warga yang lewat jalan ini (18/9/2016).
Febiana Fitela Neltika, pelajar SMP N Satap 2 Merauke mengatakan bahwa jalan masuk ke Kampung Muram Sari kini hancur & becek. Ia berharap agar jalan ini dapat di aspal agar anak sekolah yang setiap hari pergi-pulang melewati jalan ini tidak bersusah payah.
Sekretaris Kampung Muram Sari, Bapak Bangkit Apriyanto menyampaikan bahwa kondisi jalan masuk menuju Kampung Muram Sari yang panjangnya kurang lebih 5 km sampai sekarang belum ada realisasi perbaikannya.
Jalan ini merupakan jalan poros utama yang dilalui oleh masyarakat, terutama dalam memasarkan hasil kebun dan sawah. Beliau berharap agar ke depan Pemerintah Kabupaten Merauke yang baru dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar akses masyarakat dari, dan menuju Kampung Muram Sari dapat berjalan lancar.
Freddy Havurubun, Warga Kampung Muram Sari, 18/9/2016

LIPUTAN MEDIA TENTANG BURNING PARADISE

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Pada 01 September 2016, di Jakarta, Mighty, SKP KAMe, dan Yayasan PUSAKA menyelenggarakan Konferensi Pers dengan tema, BURNING PARADISE. Konferensi Pers ini menampilkan hasil investigasi tentang Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh Korindo Group. Di bawah ini ditampilkan beberapa media yang meliput Konferensi Pers tersebut.

International Media

  1. Wall Street Journal

  2. The Guardian

  3. Eco-Business

  4. Mongabay

  5. Business Green

  6. Climate Home

  7. Epoch Times and print version

  8. Deutsche Welle

  9. Deutsche Welle second story

  10. Vocativ

  11. The Independent

  12. Quartz

  13. Reuters

  14. Daily Mail

  15. Hindustan Times

  16. Biofuels Digest

  17. Triple Pundit

  18. Straits Times

  19. Daily Times (Pakistan)

  20. Novethic

  21. The Star Online (Malaysia)

  22. Channel News Asia

  23. Newshub (New Zealand)

  24. Handelsblatt

  25. Edie (UK)

  26. Taipei Times

  27. South China Morning Post

  28. EurActiv

  29. T&E Bulletin

  30. EU BioEnergy

  31. ASEAN Today

  32. Mongabay (on Indonesian government’s investigation into Korindo)

  33. Eco-Business (reprinted Mongabay’s article on Indonesian government’s investigation into Korindo)

  34. Journal de l’environnement

 

Indonesian Media

  1. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/09/01/octtzv326-pt-korindo-tuding-warga-yang-bakar-hutan-di-papua

  2. http://regional.kontan.co.id/news/korindo-dituduh-sengaja-bakar-hutan-di-papua

  3. http://fajar.co.id/2016/09/01/pt-korindo-disebut-pembakar-hutan-papua/

  4. Kompas (Indonesia’s most read daily paper) http://print.kompas.com/baca/2016/09/02/Sumber-Asap-dari-Area-Lahan-Konsesi

  5. BBC Indonesia http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160901_indonesia_kebakaran_hutanpapua

  6. Jakarta Post http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20160902/281586650032446

  7. Jakarta Globe http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/korindo-responsible-human-rights-violations-deforestation-haze-explosive-environmental-report-finds/

 

Korean Media

  1. Kyung Hyang News

  2. Munhwa Journal

  3. Newsis

  4. Korea IT Times

BURNING PARADISE

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

LAPORAN BARU MENGUNGKAP MARAKNYA DEFORESTASI, PELECEHAN HAK ATAS LAHAN, DAN PEMBAKARAN ILEGAL HUTAN HUJAN PERAWAN TERBESAR DI INDONESIA

Citra-citra satelit, foto, dan video mengungkapkan penghancuran besar-besaran di Papua dan Maluku Utara yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan kayu bernama Korindo

Tautan ke laporan: www.mightyearth.com/burningparadise

Jakarta, Indonesia (1 September, 2016) – Sebuah investigasi baru diungkap hari ini oleh organisasi-organisasi seperti Mighty, organisasi kemanusiaan Indonesia, SKP-KAMe Merauke dan PUSAKA, Federasi Eropa untuk Transportasi dan Lingkungan (European Federation for Transport and Environment), dan Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan (Federation for Environmental Movements /KFEM), mengungkap citra satelit, foto, dan video yang baru sebagai bukti-bukti deforestasi dan pembakaran ilegal yang masif terhadap hutan hujan perawan oleh perusahaan Indonesia-Korea, Korindo, sebagai upaya untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua dan Provinsi Maluku Utara. Laporan ini dirilis saat musim kebakaran sedang memanas di seluruh Indonesia. Fokus laporan ini adalah bisnis kelapa sawit Korindo. Sementara itu, pengoperasian kayu Korindo yang besar juga memiliki dampak serupa, termasuk dampaknya terhadap habitat kanguru pohon dan burung-burung surga yang endemik dan jarang di Papua.

Investigasi, termasuk foto-foto dan video yang mencengangkan, tersedia di www.MightyEarth.org/BurningParadise.

“Tidak diragukan lagi tindakan Korindo dalam pembabatan hutan hujan perawan di Indonesia sangat tragis,” kata Bustar Maitar, Direktur Mighty Asia Tenggara. “Tetapi yang mengejutkan adalah penggunaan api secara sistematis oleh Korindo untuk membuka lahan demi perkebunannya. Ketika musim kebakaran sedang melanda kembali tahun ini, kita perlu bertindak tegas dan bersama untuk menghentikan korporasi-korporasi yang memberi model destruktif dan berbahaya terhadap agrikultur di Indonesia.”

“Kita juga perlu melihat fakta bahwa para pembeli minyak sawit utama dunia tetap memosisikan Korindo pada rantai pasokan mereka selama lebih dari dua tahun setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan No Deforestation. Meskipun pembeli utama minyak sawit seperti Wilmar dan Musim Mas telah mengambil langkah tepat dengan menghentikan pembelian dari Korindo saat melihat bukti ini, mereka seharusnya segera menangkap Korindo atas deforestasi dan pembakaran ilegal yang dilakukannya. Contoh seperti Korindo menunjukkan bahwa upaya antar perusahaan untuk menghentikan deforestasi dan pelecehan hak asasi manusia masih kurang memadai. Karena itu, larangan deforestasi terhadap semua industri sangat diperlukan segera,” imbuh Maitar.

Sebuah ironi terhadap pencitraannya sebagai perusahaan ‘hijau’ ketika melihat bahwa Korindo belum mempublikasikan kebijakan-kebijakan berkelanjutan dan tidak mau mematuhi standar kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang diadopsi oleh para pembeli minyak sawit terkemuka di dunia, yang akhirnya diputuskan pula oleh pedagang besar seperti Wilmar dan Musim Mas. Menanggapi tekanan pasar ini, pada 9 Agustus 2016, salah satu anak perusahaan Korindo, PT Tunas Sawa Ema, mengumumkan moratorium pembukaan hutan selama tiga bulan ke depan karena perusahaan itu sedang mengembangkan kebijakan NDPE. Tetapi, Korindo tidak melakukan upaya apapun yang memadai untuk mengakhiri deforestasi dan pelecehan hak atas tanah di seluruh pengoperasian kelapa sawit dan kayu miliknya.

Papua merupakan provinsi terpencil di Indonesia dengan keterbatasan akses terhadap media dan masyarakat madani. Akibatnya, Korindo telah lolos dari pembukaan lahan dan pembakaran yang sistematis demi perkebunan kelapa sawit mereka dan hampir tidak memberikan pertanggungjawaban apapun. Tak mengherankan jika foto-foto hasil investigasi di lapangan menjadi sesuatu yang sangat jarang dan sulit diperoleh.

“Hutan hujan telah membentuk kehidupan dan kebudayaan di Papua. Hanya dalam beberapa tahun, Korindo telah menghancurkan hutan yang disebut rumah oleh para leluhur kami, hutan yang memberikan kami makan, perlindungan, dan air bersih,” kata Pastor Amo, seorang pemuka agama dan Direktur SKP KAMe Merauke. “Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk menghentikan perusahaan yang mengubah harta karun alami milik Papua menjadi lahan pertanian untuk industri.”

Direktur Pusaka Y. L. Franky menambahkan. Hak-hak masyarakat adat telah dikangkangi dengan berbagai cara untuk memuluskan penghancuran sumber-sumber penghidupan mereka. Tindakan ini harus di hentikan dan pemerintah harus menjadi pelindung utama bagi masyarakat adat dan sumber-sumber pengidupannya.

Temuan-temuan utama dalam laporan ini memaparkan:
- Deforestasi besar-besaran – Secara keseluruhan, Korindo telah membabat lebih dari 50.000 hektar hutan tropis dataran rendah di Papua dan Maluku Utara demi kelapa sawit. Luasan ini kira-kira setara dengan luas ibukota Korea Selatan, Seoul. Sejak 2013 saja, Korindo telah membabat 30.000 hektar hutan di dua provinsi tersebut dan 12.000 hektar diantaranya adalah hutan primer.
- Api ilegal – Semua bukti, citra satelit, data titik panas, dan foto udara, mengarah pada penggunaan api yang sistematis dan banyak selama proses pembukaan lahan yang dilakukan Korindo yang semuanya merupakan hal ilegal di Indonesia. Laporan ini menemukan bahwa Korindo merupakan penyumbang signifikan terhadap krisis kabut asap pada 2015 yang menyebabkan penyakit pernapasan terhadap jutaan manusia, kematian bayi, serta menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 16 miliar dolar AS bagi Indonesia. Korindo bisa dianggap bertanggung jawab sesuai hukum Transboundary Haze Singapura yang dapat menjatuhkan sanksi denda dan penjara terhadap perusahaan-perusahaan asing yang menyebabkan asap ke Singapura. Temuan-temuan ini akan disusun oleh para jaksa di Indonesia dan Singapura.
- Kepunahan fauna – Papua merupakan surga hutan hujan yang menjadi rumah bagi sekitar 50 persen keragaman hayati yang ada di seluruh Indonesia. Kenyataannya, wilayah dimana Korindo saat ini beroperasi di Maluku Utara merupakan salah satu perhentian peneliti alam dari Inggris, Alfred Russel Wallace, selama ekspedisi delapan tahun di Indonesia yang sangat terkenal itu. Wallace mengumpulkan 100.000 serangga, termasuk burung-burung surge, ikan pelangi dan kanguru pohon. Makluk-makluk marsupial kecil ini terancam punah karena habitat hutannya telah hilang.
- Pelecehan hak masyarakat – Papua juga menjadi rumah untuk lebih dari 300 suku asli yang unik. Bahkan banyak diantaranya yang belum tersentuh peradaban. Secara umum, Korindo tidak mengakui hak masyarakat lokal untuk memberikan atau menolak Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) terhadap pengembangan baru apapun di atas lahan masyarakat. Anak perusahaan Korindo, PT Gelora Mandiri Membangun, menduduki lahan pertanian dan hutan-hutan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara. Sebagian besar masyarakat, yang telah tinggal disana selama ratusan tahu, sangat menentang perkebunan kelapa sawit. Korindo mengabaikan hak-hak atas wilayah adat dengan tetap melanjutkan operasinya.
- Ancaman berlanjut – 75.000 hektar hutan-hutan perawan masih berada di wilayah konsesi kelapa sawit Korindo yang sangat berisiko untuk dirusak. Bahkan ada lebih banyak lagi yang masih berada di konsesi-konsesi penebangan kayu milik Korindo. Disamping itu, Korindo sedang memuluskan jalan untuk komoditas pertanian dalam skala besar di Papua, sambil melakukan penyerobotan lahan seperti halnya era perburuan emas di wilayah Indonesia yang masih mempunyai lansekap hutan hujan perawan terbesar.

Korindo, perusahaan yang bertanggung jawab atas deforestasi dan pembakaran di Papua, merupakan konglomerat Korea-Indonesia dengan anak-anak perusahaan di bidang sumber daya alam, manufaktur kertas koran, industri berat, dan keuangan. Perusahaan dengan 20.000 karyawan ini memiliki afiliasi di seluruh dunia, termasuk manufaktur kertas koran, Aspex, yang mempunyai banyak pelanggan termasuk Kompas dan Tribun.

Minyak sawit digunakan dalam beragam barang konsumsi seperti misalnya sampo, margarin, es krim, adonan pizza, donat, lipstick, dan masih banyak lagi. Diperkirakan sekitar 50% barang konsumen mengandung minyak sawit. Minyak sawit sekarang juga banyak digunakan untuk biofuel. Subsidi biofuel di Indonesia telah memicu permintaan domestik terhadap minyak sawit yang tidak berkelanjutan. Sangat mungkin bahwa minyak sawit milik Korindo akan berakhir di mesin-mesin mobil milik para pengemudi di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk foto dan video dari tempat-tempat pengoperasian Korindo silakan kunjungi: www.mightyearth.org/burningparadise

Tentang Mighty
Mighty adalah kampanye lingkungan global yang baru diluncurkan oleh Center for International Policy. Mighty menggunakan kampanye-kampanye yang berani, taktis, dan strategis untuk membuat perbedaan terhadap lingkungan yang tahan lama, dengan fokus utama pada konservasi hutan. Dengan menggunakan advokasi, organisasi akar rumput, komunikasi, dan riset, Mighty bekerja untuk meraih kemenangan demi planet ini, manusianya, dan makhluk-makhluknya. Pelajari lebih lanjut di www.mightyearth.org.

Tentang SKP-KAMe Merauke
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung (SKP-KAMe) merupakan kelompok kemanusiaan yang berada di Merauke, Papua, Indonesia. Sejak 1999, kelompok ini telah bekerja untuk memajukan kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Kelompok ini bekerja untuk menggerakkan perubahan kebijakan berdasarkan kebutuhan setempat dan juga melakukan pekerjaan yang substansial dalam kebijakan lingkungan di daerah. SKP KAMe memberdayakan masyarakat-masyarakat desa dengan mempromosikan peran serta masyarakat lokal demi memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi http://skpkame.com/

Contact : Pst. Anselmus Amo. MSC (0812 8777 8974)

Tentang PUSAKA
PUSAKA merupakan organisasi nirlaba berbasis di Jakarta, Indonesia. Fokus PUSAKA adalah riset dan advokasi untuk mengangkat hak-hak masyarakat adat. Beberapa tahun terakhir, PUSAKA telah mengekspos pelecehan terhadap masyarakat adat di Merauke. Informasi lebih lanjut kunjungi http://pusaka.or.id.

Contact : Y. L. Franky (0813 1728 6019)

Dihajar Ombak, 11 Guru Terbalik di Perairan Wambi

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Hari Jumat, 26 Agustus 2016 adalah hari bersejarah bagi kami 11 guru muda (SMP dan SD) dan seorang pelajar yang akan menuju Distrik Waan. Ya, di distrik tersebut kami mengabdi. Kenapa bersejarah? Speedboat ‘Satigu 02’ yang kami tumpangi dihajar ombak setinggi dua meter di perairan Wambi, Distrik Okaba. Beruntung kami semua selamat. Hanya saja barang-barang kami berupa logistik, laptop, hp, kamera, dan lain-lain tidak bisa diselamatkan.

Kami keluar dari Merauke hari Jumat itu juga (25/8) kira-kira jam 05.00 menuju Distrik Waan. Waktu keluar dari Kali Maro memang saya rasa ombak sudah mulai tinggi, kebetulan saya dan seorang teman guru yang pegang kemudi speedboat ini. Sampai diperairan Okaba, speedboat sempat mengalami gangguan mesin. Setelah diperbaiki akhirnya kami lanjutkan perjalanan kembali. Sampai di Wambi speedboat kembali mengalami gangguan. Sementara diperbaiki, tiba-tiba ombak setinggi dua meter menghantam kami. Speedboat lalu terbalik. Kami pun terlempar keluar. Begitu pula dengan barang-barang kami. Akhirnya kami berenang ke pinggir Pantai Wambi. Beruntung kami semua selamat. Speedboat pun mampu kami selamatkan ke pinggir pantai, begitu pula beberapa barang kami. Hanya saja barang-barang kami tersebut (laptop, dll) rusak karena terkena air laut.

Ada seorang warga Kampung Wambi yang bernama bapak Bartolomeus Mahuze mau menampung kami di tempatnya dan menyediakan makanan untuk kami. Ia bersama keluarga dan beberapa warga Kampung Wambi menyediakan kami ubi, keladi dan ikan untuk kami makan. Terima kasih Bapa Bartolomeus.

Sebenarnya awal rencana kami akan naik kapal sampai ke Kimaam. Dari Kimaam baru kami pakai speedbot ke Distrik Waan. Hanya saja karena tidak ada kapal ke Kimaam, maka kami-pun nekat menerjang ombak ke Waan.

Kalau ditanya apakah kami shock? Ya, pasti kami shock. Apakah kami tidak akan kembali ke Waan? Kami tidak tobat dengan kejadian ini. Kami akan kembali ke Distrik Waan untuk mengajar di sana. Anak-anak kami di sana membutuhkan kami.

Yoseph Laba, Guru Kontrak SMP Negeri Waan, 30/8/2016

Prioritas Program

Chart
  • 01 Penegakan keadilan dan Demokratisasi
  • 02 Membangun Budaya Damai
  • 03 Keutuhan Alam Ciptaan
  • 04 Perlindungan Perempuan dan Anak

Partner Links

  • Link Mitra 1
  • Link Mitra 2
  • Link Mitra 3
  • Link Mitra 4
  • Link Mitra 5
  • Link Mitra 6