Author Archive

BELUM SELESAI DIKERJAKAN, WARGA HARAP PERUMAHAN SELESAI TAHUN 2017

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Opini

Ilustrasi perumahan bantuan pemerintah bagi warga

SKP KAME-Pemerintah mendorong program perumahan rakyat di berbagai daerah terutama daerah tertinggal. Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan perumahan adalah Kabupaten Merauke tepatnya di Kampung Onggari dan Kampung Sota. Sebanyak 90 rumah akan dibangun oleh pemerintah dengan perincian: tahap awal ada 70 rumah yang dibangun oleh pemerintah pusat dan 20 rumah dibangun oleh pemerintah kabupaten.
Pembangunan rumah warga dengan model permanen di Kampung Onggari sudah dilaksanakan sejak bulan September 2016. Saat ini pengerjaannya sudah 70%. Namun pembangunan tersebut terhenti karena ada kendala keuangan.
Saat ini, kami masih tunggu kelanjutan pembangunan perumahan warga ini. Harapannya dapat selesai tahun 2017 ini. Untuk itu, kami selalu bangun komunikasi agar program ini bisa cepat selesai.
Kami merasa senang ucap terima kasih kepada pemerintah karena dengan itu warga dapat tinggal di rumah tersebut.
Adrianus Ndiken, Sekretaris Bamuskam Onggari, 8/1/2017

AWAL 2017 INVESTASI MASIH MENGANCAM MASYARAKAT ADAT

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Pembaca SORAK yang budiman!
Kami ucapkan selamat Tahun Baru 2017, semoga di tahun baru ini ada banyak perubahan ke arah yang lebih baik.
Edisi Januari 2017 ini, isi SORAK masih didominasi tentang berita investasi dari Kabupaten Boven Digoel. Saat ini, masyarakat adat dari beberapa kampung di sana tengah menghadapi persoalan invetasi.
Kampung Meto dan Kampung Yang (masuk Distrik Subur) misalnya, wilayah adatnya masuk dalam areal kerja PT. Usaha Nabati Terpadu (anak perusahaan Menara Group) yang bergerak di bidang kelapa sawit. Pihak perusahaan telah membayar uang “tali-asih” pada 22 April 2013. Tetapi menghilang tanpa jejak hingga saat ini, sehingga terancam menjadi perebutan perusahaan-perusahaan baru.
Demikian juga terjadi di Dusun Sabageran yang adalah dusun marga Afu dan marga Hosagi di Kampung Anggai, Distrik Jair, tidak semua masyarakat tahu bahwa perusahaan telah masuk di wilayah tanah adat mereka. Hal ini juga terjadi di beberapa kampung lain di wilayah Boven Digoel.
Keadaan ini pun menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Lagi-lagi pihak perusahaan tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Potensi konflik di tengah masyarakat adat juga sudah di depan mata. Kalau sudah begitu siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana nasib anak cucu kelak?
Redaksi

WORKSHOP PENGEMBANGAN STRATEGI ADVOKASI

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Uncategorized

SKP KAME-Yayasan Pusaka mengadakan Workshop Pengembangan Strategi Advokasi di Maninjau, Padang, Sumatera Barat dari tanggal 25-28 Januari 2016.

Adapun tujuan workshop ini adalah:

  1. Melakukan diskusi dan berbagai informasi pengetahuan advokasi kebijakan dan penegakkan hukum berhubungan dengan tata kelola hutan dan lahan, penyelesaian konflik dan penguatan hak-hak masyarakat disekitar dan dalam kawasan hutan.
  2. Melakukan refleksi dan diskusi strategi advokasi untuk memperkuat kerja advokasi, memperkuat posisi dan daya juang masyarakat, pengembagangan kapasitas dan komunikasi antara mitra dan dengan komunitas dampingan.
  3. Adanya rumusan strategi dan rencana aksi advokasi untuk perubahan kebijakan, pembaruan dan penagakkan hukum di tingkat lokal dan internasional.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Prof. Dr. Afrizal (Sosiolog Universitas Andalas) dan dari Badan Pertanahan Nasional.***AM

Masyarakat Kampung Nggolar Minta Aliran Listrik

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Listrik atau penerangan menjadi kebutuhan bagi warga di kampung-kampung khususnya bagi warga di Kampung Nggolar, Distrik Merauke. Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Merauke kasih bantuan mesin diesel. Kami senang, karena dapat menikmati penerangan listrik. Tapi itu hanya berlangsung selama satu tahun, selanjutnya sampai saat ini tidak ada penerangan karena mesin rusak.

Kami harap pemerintah bisa tolong masukan aliran listrik ke kampung kami, sehingga selain mendapatkan penerangan kami juga bisa menggunakan alat elektronik seperti HP, televisi, radio, dan lain-lain.

Yohanis Rembe, Anggota Bamuskam Nggolar, 24/10/2016

Didampingi Suster Epifani FSE, Mama-Mama Buat Kerajinan Tangan

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Sr. Epifani FSE saat mendampingi mama-mama di Kampung Mbilanggo

Sr. Epifani FSE saat mendampingi mama-mama di Kampung Mbilanggo

SKPKAME- Salah satu aktivitas mama-mama di Kampung Mbilanggo, Distrik Muting saat ini adalah membuat kerajinan tangan. Aktivitas ini sudah dilakukan sejak bulan Juli 2016.

Dengan didampingi Sr. Epifani Sihotang FSE, mama-mama membuat taplak meja dari benang wol, men (noken), ndon (tali khusus yang dianyam untuk mengikat kayu bakar), dan wad (tempat isi sagu yang diambil dari kulit kayu – dulunya sering dipakai oleh orang tua-tua).  Aktivitas membuat kerajinan tangan di Kampung Mbilanggo ini akhirnya membuat mama-mama saling belajar.

Memang, hasil karya mama-mama saat ini belum untuk dijual. Tapi dengar-dengar kalau nanti ada pameran atau acara apa begitu, mereka akan jual dengan harga yang akan ditentukan kemudian, sesuai dengan bahan-bahan dan tingkat kesulitannya.

Dalam proses pembuatan berbagai kerajinan tangan tersebut, mama-mama terkendala dengan beberapa bahan baku, seperti benang wol dalam jumlah banyak untuk membuat taplak meja. Perlu sejumlah uang untuk bisa beli benang wol, sedangkan penghasilan keluarga mereka juga terbatas.

Walaupun demikian, mama-mama tidak pernah patah semangat untuk terus belajar mengasah kreativitas dan berinovasi membuat kerajinan tangan. Mereka percaya, suatu saat, hasil karya mereka akan dapat membantu menambah penghasilan keluarga.

Mina Basik-Basik,  Warga Kampung Mbilanggo, 19/10/2016

Evaluasi Pokja Papua & Workshop Keadilan Transisi

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

KEGIATAN SKPKAME- Dari tanggal 2 – 7 september 2016 Beatrix Gebze mengikuti Pertemuan Evaluasi Kelompok Kerja Papua & Workshop Keadilan Transisi, bertempat di AJAR Learning Center (Kampung Damai), Jalan Pantai Berawa, Gg. Sri Kahyangan No.1, Canggu-Bali. Sebanyak 13 orang yang mewakili kelompok kerja Papua masing – masing berasal dari Jayapura, Merauke, dan Wamena. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) yang bekerjasama dengan misereor.
Tujuan dari kegiatan ini secara berkala, untuk mengadakan refleksi bersama dari proses yang sudah dilakukan, melakukan review atas proses penelitian, metodologi yang digunakan, strategi pelibatan perempuan lebih luas dan advokasi di tingkat lokal.
Hasil yang dicapai dalam pertemuan ini telah merumuskan capaian:
1. Strategi dan metodologi partisipatif di wilayah dengan memastikan pelibatan perempuan lebih luas
2. Adanya Rencana tindak lanjut, penguatan dan pemberdayaan perempuan Papua serta konsep advokasi di tingkat lokal
3. Meningkatnya kapasitas peserta dalam menjadi fasilitator lokal untuk memfasilitasi dan melakukan advokasi HAM.**BG

Sosialisasi Manfaat Pemetaan Wilayah Adat

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

KEGIATAN SKPKAME- SKP KAMe mengadakan kegiatan Sosialisasi Manfaat Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat dan Potensi Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Suku Yei.
Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 21 s/d 28 September 2016, bertempat di Gedung Gereja Paroki Bupul, Gedung Gereja Stasi Kweel, Gedung Gereja Paroki Quasi Erambu, dan Gedung Gereja Stasi Poo.
SKP KAMe bersama masyarakat adat suku Yei sejak tahun 2012 lalu telah bersepakat untuk melakukan pemetaan batas luar wilayah adat secara partisipatif. Tahun 2016 ini pemetaan tersebut telah selesai dikerjakan melalui beberapa kali proses konsolidasi, verifikasi, dan klarifikasi batas wilayah adat. Hanya saja peta yang dihasilkan itu belum disahkan oleh masyarakat adat sendiri untuk kemudian digunakan.
Wilayah adat Suku Yei terkenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang ada di hutan, sungai, dan rawa-rawa. Pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat adat Suku Yei masih dilakukan secara tradisional, misalnya mengumpulkan hasil buruan untuk di jual dan dikonsumsi sendiri bersama keluarga, serta kerabat.
Bertolak dari situasi dan perkembangan masyarakat adat Suku Yei saat ini, SKP KAMe bersama Paroki Bupul dan Paroki Quasi Erambu memandang perlu membangun pemahaman bersama kepada masyarakat adat suku Yei tentang hak-hak atas wilayah adat di masing-masing marga.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan batas hak antar marga-marga dalam pengelolaan potensi sumber daya alam bagi kelangsungan hidup masyarakat adat Suku Yei sendiri.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah;
1. Membangun pemahaman bersama bagi masyarakat adat Suku Yei tentang manfaat pemetaan partisipatif dan potensi sumber daya alam bagi masyarakat di wilayah adat Suku Yei.
2. Menyepakati rencana pemetaan partisipatif wilayah adat marga-marga Suku Yei.**OW

Marga-Marga Protes, Perusahaan Janji Penuhi Tuntutan Dengan Syarat

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Ilustrasi Pembongkaran Hutan (Photo. JPIC Muting)SKPKAME- Di wilayah adat beberapa marga dari Bupul dan Muting wilayah administrasi distrik Elikobel dan Ulilin saat ini ada perusahaan PT. Intranusa Jaya Sejati (IJS) yang beroperasi di sana.
Marga pemilik tanah adat saat ini sedang mengeluhkan tentang CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan -kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya dalam hal ini masyarakat adat.
Keluhan masyarakat terkait CSR tersebut adalah sudah 1 tahun lebih, marga-marga pemilik tanah ada belum merasakan kontribusi perusahaan itu. Masyarakat juga mengeluh karena banyak tumpukan kayu dan penggusuran sagu di areal kerja perusahan. Persoalan ini beberapa kali kitorang sampaikan ke manajemen PT IJS, tapi tra pernah ada tanggapan. Di lain pihak, pimpinan PT IJS tidak berada di kampung tapi ada di Jakarta.
Setelah pihak manajemen berkomunikasi dengan pimpinan di Jakarta, baru dorang (pihak pimpinan PT. IJS) datang ke Merauke dan selanjutnya mengadakan pertemuan dengan beberapa marga pemilik tanah adat di areal perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut Pimpinan PT. IJS bilang kepada marga-marga bahwa akan menjawab semua keluhan itu, tetapi dengan catatan bahwa marga-marga juga harus bantu pihak perusahan ke Merauke bertemu dengan Bupati.
Tujuan pertemuan dengan Bupati Merauke adalah untuk menyampaikan persoalan areal konsesi. Menurut pihak PT. IJS wilayah konsesi sesuai ijin malah berkurang karena di dalamnya terdapat hutan produksi yang menurut aturan tidak boleh digusur. Hutan Produksi Konversi (HPK) dari PT. IJS terdapat Hutan Produksi (HP) sehingga untuk gantinya pihak marga-marga dan perusahan bertemu bupati agar bupati dapat memberikan ijin bagi areal pengguna lain (APL) untuk dijadikan hutan produksi konversi (HPK) bagi PT. IJS.
Silvester Y. Ndiken, Warga Kampung Muting, 20/9/2016

 

Hanya 65 Dari 90 Rumah Yang Akan Dibangun, Warga Bingung

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKPKAME – Bulan Juli 2016 ada pertemuan bersama masyarakat Kampung Sota bersama kontraktor, bertempat di Kantor Distrik Sota. Pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Distrik Sota ini membahas rencana pembangunan 90 buah rumah bagi warga kurang mampu (termasuk para janda) di Distrik Sota. Pembangunan 90 buah rumah ini adalah program Pemerintah Kabupaten Merauke. Dananya bersumber dari APBN dan APBD.
Dalam pertemuan tersebut, dikatakan bahwa masyarakat yang punya lahan harus menyerahkan sertifikat sebagai jaminan untuk ganti rugi tanah sebesar Rp 200.000.000, sesuai disposisi dari Bupati Merauke. Rencananya, 1 orang pemilik tanah akan dibayar Rp 25.000.000, di atas tanah ukuran 50 x 100 meter. Karena ada 4 orang, maka jumlah yang akan dibayarkan adalah Rp 200.000.000.
Dalam perkembangannya, ternyata dalam daftar nama penerima bantuan rumah, ada nama pegawai distrik, polisi, dan anggota koramil. Memang sebagian di antara mereka tidak punya rumah di Sota. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Sebenarnya yang masyarakat mau itu supaya rumah ini untuk masyarakat. Karena ini program bantuan pemerintah untuk masyarakat bukan untuk pegawai dan lain-lain. Kalau masyarakat su dapat rumah semua dan ada sisa, baru mungkin baru kasih ke pegawai distik dan lain-lain.
Dari 90 rumah tersebut, ternyata yang akan dibangun hanya 65 rumah saja. Menurut kontraktor bahwa sisa 25 buah itu dananya dialihkan untuk pembelian tanah timbun perumahan tersebut. Masyarakat su coba cek persoalan ini ke pemerintah, tapi katanya sementara ini belum ada jawaban karena Perda masih sementara digodok bersama DPRD Merauke jadi dana belum bisa cair. Perumahan ini sendiri mulai dikerjakan pada Agustus 2016, dan sejauh ini sudah dibangun 3 unit rumah.
Urbanus Bohoji, Kaur Pemerintahan Kampung Sota, 30/9/2016

Jalan Menuju Kampung Muram Sari Belum diperbaiki

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Jalan rusak

Febiana Neltika saat melintas di jalan Kampung Muram Sari

SKPKAME- Kampung Muram Sari merupakan salah satu kampung yang berada paling jauh dari 10 kampung yang ada dalam wilayah Distrik Semangga. Kampung Muram Sari juga merupakan ibukota Distrik Semangga.
Kondisi jalan masuk menuju Kampung Muram Sari yang belum diperbaiki sampai sekarang mendapat respon dari beberapa warga yang lewat jalan ini (18/9/2016).
Febiana Fitela Neltika, pelajar SMP N Satap 2 Merauke mengatakan bahwa jalan masuk ke Kampung Muram Sari kini hancur & becek. Ia berharap agar jalan ini dapat di aspal agar anak sekolah yang setiap hari pergi-pulang melewati jalan ini tidak bersusah payah.
Sekretaris Kampung Muram Sari, Bapak Bangkit Apriyanto menyampaikan bahwa kondisi jalan masuk menuju Kampung Muram Sari yang panjangnya kurang lebih 5 km sampai sekarang belum ada realisasi perbaikannya.
Jalan ini merupakan jalan poros utama yang dilalui oleh masyarakat, terutama dalam memasarkan hasil kebun dan sawah. Beliau berharap agar ke depan Pemerintah Kabupaten Merauke yang baru dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar akses masyarakat dari, dan menuju Kampung Muram Sari dapat berjalan lancar.
Freddy Havurubun, Warga Kampung Muram Sari, 18/9/2016

Prioritas Program

Chart
  • 01 Penegakan keadilan dan Demokratisasi
  • 02 Membangun Budaya Damai
  • 03 Keutuhan Alam Ciptaan
  • 04 Perlindungan Perempuan dan Anak

Partner Links

  • Link Mitra 1
  • Link Mitra 2
  • Link Mitra 3
  • Link Mitra 4
  • Link Mitra 5
  • Link Mitra 6