Author Archive

PEMBANGUNAN RUMAH PASTOR STASI ST. YOSEPH, KURIK MULAI DIKERJAKAN

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Rumah Pastor yang sementara dalam tahap pembangunan

SKP KAME-Setelah peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastor di Stasi Kurik pada hari Sabtu, 13 Mei lalu oleh Pastor Paroki Kumbe, Pastor Juventus Saragih, OFM.Cap bersama Ketua Panitia Pembangunan Bpk. Yeremias Enga, kini rumah pastor di Stasi Kurik mulai berdiri.

Harapan Dewan Stasi Santo Yoseph Kurik bersama umat untuk memiliki rumah pastor berukuran 11 X 7 M2 tampaknya akan terwujud tidak lama lagi.

Berkat bantuan dari seluruh umat dan para donatur, dinding-dinding kokoh rumah pastor ini mulai berdiri. Umat dan donatur yang ada tidak hanya menyumbang dalam bentuk uang saja tapi juga berupa material seperti kayu, seng, paku, tehel, dan lain-lain.

Kiranya Tuhan memberkati niat kita dalam membangun rumah pastor di Stasi Santo Yoseph, Kurik.

Yeremias Enga, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pastor, 20/6/2017

Gallery Photo SKP KAME

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKP KAME mengadakan kegiatan Rencana Pemetaan dan Pemanfaatan Wilayah Adat Suku Yei (13/6/2017) di Susteran PBHK Kelapa Lima, Merauke. Narasumber dari SKP KAME, BAPPEDA Merauke, Dinas P&P Merauke, dan Dinas PU, Tata Ruang & Pertanahana. Peserta yang hadir adalah tokoh-tokoh adat dan kepala kampung dari wilayah Suku Yei (Kampung Poo, Toray, Erambu, Kweel, Tanas, Bupul, dan Bumun). Berikut foto-foto kegiatannya.

 

FASILITAS UMUM BERDIRI DI ATAS TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKP KAME-  Selain persoalan Lahan II yang belum selesai di Kampung Bumun Bupul X adalah hampir semua fasilitas umum ternyata berdiri di atas tanah yang tidak bersertifikat.

Hal ini baru saya tahu ketika di angkat menjadi kepala kampung. Waktu saya cek semua administrasi kampung, ternyata fasilitas umum seperti sekolah, Pustu, balai kampung, kantor kampung, dan rumah ibadah (gereja dan masjid) ternyata berdiri di atas tanah yang tidak bersertifikat.

Untuk itu, mohon bantuan pemerintah agar turut membantu menyelesaikan persoalan ini.

Korbianus, Kepala Kampung Bumun Bupul X, 14/6/2017

LAHAN II EX-TRANS: MASALAH YANG TAK PERNAH SELESAI

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKP KAME- Ada masalah yang sekarang dihadapi masyarakat ex-trans di Kampung Bumun, Bupul X. Waktu program transmigrasi dulu, pemerintah memberikan tiga lahan: pekarangan rumah, persawahan, dan lahan lain yang disebut lahan II, lengkap dengan sertifikatnya.

Selama ini yang dipakai hanyalah pekarangan rumah dan persawahan, sedangkan lahan II masih berupa lahan tidur – lahan yang belum dikelola.

Karena belum dikelola, maka masyarakat pemilik Tanah Adat merasa masih menjadi milik mereka, sehingga masyarakat ex-trans mencoba beberapa kali mempertanyakan hal ini kepada pemerintah apabila ada kunjungan ke daerah ex-trans, tetapi tidak mendapatkan jawaban sampai hari ini.

Beberapa tahun terakhir ini, terutama ketika masuk perusahaan perkebunan sawit, maka persoalannya menjadi semakin ruwet, karena menyangkut transaksi untuk pengelolaan hutan.

Masyarakat pemilik tanah adat mengatakan bahwa lahan II belum dikelola sehingga masih menjadi milik mereka. Kalau begitu pemilik tanah adat-lah yang berhak untuk transaksi dengan pihak perusahaan.

Menurut mereka, walaupun masyarakat ex-trans memiliki sertifikat tanah lahan II, tetapi itu dibuat oleh pemerintah tanpa kompromi dan tanpa bayar dengan kami, sehingga kami anggap tanah lahan II itu urusannya belum selesai.

Keadaan ini dibaca dengan baik oleh pihak perusahaan dan mengatakan bahwa jika demikian bagaimana kalau perusahaan yang membayar dan menggunakan lahan itu dalam bentuk kontrak selama 30 tahun?

Persoalannya, kalau perusahaan membayar, maka membayarnya kepada siapa? Masyarakat ex-trans pemegang sertifikat atau masyarakat pemilik tanah adat? Tetap tidak menyelesaikan masalah. Dan inilah sebenarnya tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengatur dan menyelesaikannya.

Korbianus, Kepala Kampung Bumun Bupul X, 14/6/2017

RUAS JALAN DAN JEMBATAN MENUJU DISTRIK NAUKENJERAI RUSAK PARAH

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Seorang warga sedang melewati jembatan dari Kampung Tomerau menuju Tomer

SKP KAME- Sudah beberapa tahun terakhir ini jalan dari Merauke menuju Distrik Naukenjerai rusak, bahkan di beberapa titik boleh dikatakan rusak parah. Apalagi kalau musim penghujan tiba.

Titik jalan tersebut dari wilayah Bokem sampai Tomerau: dari Bokem sampai Kampung Nasem, dan dari Kampung Tomer sampai Tomerau.

Waktu tempuh dari Kampung Nasem ke Merauke sekitar 20 – 30 menit, sekarang ini bisa 1 jam lebih. Padahal jarak dari Merauke ke Kampung Nasem kurang lebih 25 KM.

Kondisi ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 – 3 tahun terakhir. Apalagi kalau dari Merauke ke Kampung Tomerau, waktu tempuhnya bisa lebih lama. Kalau musim penghujan dari Kampung Tomerau harus pakai motor khusus yang sudah dimodifikasi atau kalau tidak pakai kuda karena jalanan tergenang air.

Kondisi ini sudah tentu semakin membuat warga di Distrik Naukenjerai ‘tersudut’. Padahal letak Distrik Naukenjerai sangat srategis berbatasan

langsung dengan Papua New Guinea dan merupakan daerah penyokong Kawasan Taman Nasional Wasur Merauke. Posisi Distrik Naukenjerai juga berbatasan langsung dengan Distrik Merauke dan berjarak kurang lebih 50 KM.

Kondisi infrastruktur jalan yang demikian di tambah jembatan di beberapa titik yang sama parahnya mengakibatkan warga semakin kesulitan untuk bawa hasil jualannya ke Merauke dan sekitarnya. Kawasan Pantai Ndalir misalnya adalah penghasil bunga pepaya dan ikan segar. Kalau jalan rusak parah su pasti ekonomi warga juga semakin tambah susah.

Untuk itu, kami minta pemerintah perhatikan kondisi jalan dan jembatan menuju kampung-kampung di Distrik Naukenjerai. Infrastruktur yang dibangun juga musti berkualitas, jangan asal bangun saja. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa titik jalan yang sudah dibangun menuju Distrik Naukenjerai tapi kondisinya sekarang su rusak parah juga.

Adrianus, Warga Merauke – Pengguna Jalan Merauke – Distrik Naukenjerai, 3/6/2017

PERUSAHAAN DATANG TERUS, WARGA TIDAK MAU KASIH TANAH

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKP KAME-Ada perusahaan yang sudah beroperasi di wilayah Hutan Adat kami, tetapi mereka masih terus mendesak kami dengan berbagai cara, membujuk kami melepaskan sisa-sisa tanah yang kami punya.

Kami ini sudah kasih sebagian besar tanah untuk pemukiman transmigrasi (Jagebob), kami hanya punya sisa sedikit untuk mencari makan, untuk berburu, untuk hidup. Kalau kami memberikan tanah kami, lalu kami mau ke mana?

Tanah ini tempat untuk kami hidup turun temurun. Tidak ada ‘bibit tanah’ yang bisa ditanam untuk menghasilkan tanah baru, jadi jangan menganggu kami.

Juga, kalau ada pembayaran tanah, kami tidak tahu sama sekali, apakah ada harga tanah yang sah menurut hukum atau tidak. Tolong pemerintah tentukan harga resmi soal jual-beli tanah, supaya perusahaan tidak membayar tanah menurut dorang punya mau. Matias & Daniel, Tokoh Agama Stasi Poo, 14/6/2017

PERUSAHAAN LANGGAR KESEPAKATAN, WARGA KECEWA

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Deforestasi hutan di Papua | photo tabloidjubi.com

SKP KAME-Ini cerita dari kami masyarakat ex-trans yang masuk dalam wilayah hukum adat Suku Yei. Ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi, tetapi Mereka melanggar beberapa kesepakatan bersama dengan kami masyarakat adat. Beberapa kesepakatan itu antara lain:

Pertama:

Mempekerjakan anak-anak pemilik Tanah Adat.

Pada mulanya anak-anak memang dipekerjakan, tetapi bila kedapatan mabuk, langsung diberhentikan, tanpa pembinaan dan tanpa merasa bahwa mereka ini adalah pemilik tanah. Kemudian mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua, mereka datang, tanpa melapor ke pemerintah kampung, langsung masuk bekerja. Bukan kah pendatang baru sebagai warga negara harus melapor diri ke pemerintah setempat? Jangan sampai mereka yang datang dan bekerja di sini adalah pekerja ilegal

Kedua:

Kesepakatan mengenai jarak sungai dan areal investasi. Disepakati bahwa penebangan dapat dilakukan 100 meter dari bibir kiri-kanan sungai, tetapi sekarang mereka tebang sampai pinggir sungai hingga kayu-kayu masuk di sungai. Mungkin karena tak punya izin pengolahan kayu, akhirnya kayu-kayu ditebang dan ditinggalkan begitu saja, lalu yang sebagian lagi dikubur dalam tanah.

Kalau mereka tidak punya izin, kenapa tidak kami saja yang kelolah? Apakah ada peraturan yang mengatur tentang hal-hal ini?

Kami masyarakat hanya nonton dan tinggal kecewa saja. Janji perubahan tidak pernah terjadi. Semoga ada kebijakan dari pemerintah terkait persoalan ini.

NN (yang bersangkutan bersedia beritanya dimuat nanti tidak dengan namanya) Warga Kampung Baidup, 14/6/2017

TANAH: IBU BUMI YANG TERLUKA

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

Ilustrasi gambar. Sumber : Google

SKP KAME-Masyarakat adat yang mendiami kampung Zanegi Kabupaten Merauke menyebutkan  “Tanah itu ibarat Mama, karena tanah yang memberikan kami makanan. Kalau jual tanah berarti sama saja dengan menjual Mama.

Orang Asli Amerika Latin ( U’wa community) bilang ‘Minyak yang ada dalam perut bumi itu adalah darah dari Mother Earth (Mama Bumi), jadi kalau Mama Bumi digali dan minyaknya diambil untuk kebutuhan perekonomian negara, maka Mama Bumi akan kering dan kamipun akan binasa’.

Kedua ungkapan ini kurang lebih bermakna sama. Maksudnya adalah kalau semua manusia memperlakukan bumi dan segala isinya dengan se-enaknya, maka kebinasaan yang kemudian akan datang.

Tiba-tiba pikiran saya mengarah ke pertambangan emas milik PT. Freeport di Timika (Papua). Tanah di sana sudah digali-gali hingga menjadi sebuah lubang raksasa.

Tanah beserta isinya sudah dirusak karena emasnya diambil secara besar-besaran, tetapi masyarakat adat yang punya tanah di sana belum sepenuhnya di sejahterahkan.

Di Merauke sebagian besar masyarakatpun ikut ambil bagian dalam proses jual beli tanah. Alasananya karena desakan pembangunan daerah yang katanya diperuntuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah investasi di bidang perkebunan skala luas.

Sangat disayangkan tanah dijual dengan harga sangat murah (bahkan dalam praktiknya seringkali masyarakat adat ditipu). Dengan demikian, masyarakat kehilangan sumber penghidupan untuk selama-lamanya yaitu tanah mereka.

Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi dan modernisasi akan semakin banyak menuntut ruang/tempat, hutan akan dibabat habis, tanaman dan hewan endemik akan hilang, dan dominasi skilled-labours dari luar akan berdampak pada marginalisasi penduduk lokal dan musnahnya sebuah identitas diri.

Veronika Tri Kanem, Mahasiswi Papua di Waikato University, New Zealand.

POLTEKES LAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKP KAME-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menyebutkan bahwasanya perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Politeknik Kesehatan di Merauke (Poltekes) melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat, di mana para mahasiswa dituntut untuk dapat menerapkan ilmunya pada masyarakat.

Ada 3 orang mahasiswa Poltekes yang selama sebulan ini rutin mengunjungi sekolah kami, SD Kurik 1, Distrik Kurik. Kunjungan ini dilakukan dua kali dalam seminggu.

Dalam kunjungan itu ada berbagai macam kegiatan positif seperti senam kesehatan, penyuluhan tentang kesehatan dasar termasuk kesehatan lingkungan, serta penyuluhan tentang lansia bagi guru-guru yang berusia lanjut.

Kami sangat bersyukur adik-adik mahasiswa ini mau datang dan berbagi pengetahuannya kepada kami. Anak-anak juga senang setiap kali dikunjungi adik-adik mahasiswa ini. Di sisi lain wawasan dan pengetahuan kami semakin bertambah, salah satunya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya tahun ini saja, tapi juga di tahun-tahun mendatang ada kegiatan pengabdian pada masyarakat di sekolah kami.

Laurens Doderang, Guru SD Kurik 1, 27/5/2017

FKUB BOVEN DIGOEL: MENDORONG PAPUA TANAH DAMAI

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

SKP KAME-Mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat heterogen dalam segala aspek kehidupan, termasuk agama. Pada kenyataannya bahwa agama terlalu mudah diperalat untuk kepentingan tertentu yang berdampak pada bahaya “dis-integrasi bangsa”. Masyarakat juga tampaknya semakin masuk dalam penghayatan yang sempit, karena perbedaan agama bukan lagi dilihat sebagai kekayaan bangsa tetapi malah dilihat sebagai ancaman.

Di Papua pada umumnya dan Kab. Boven Digoel pada khususnya masyarakatnya sudah sangat heterogen, sehingga perlu dibentuk FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan “rasa aman” ini. FKUB adalah forum yang sah menurut perundangan NKRI, terutama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sehingga juga menjadi bagian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia.

Secara nasional, khususnya di pusat, terlihat kenyataannya bahwa agama diperalat untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kekuasaan. Sementara dalam konteks Papua: imigrasi besar-besaran dari luar Papua, tanpa kontrol dan pengaturan oleh yang bertanggung jawab.

Di satu pihak, gerak imigrasi ini membantu untuk beramai-ramai membangun Tanah Papua, tetapi di lain pihak mengandung bahaya laten bila tak diatur dengan strategi tertentu. Di kalangan agama tertentu muncul sekte-sekte yang membaptis orang-orang yang sudah beragama dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Maka di Kab. Boven Digoel telah dibentuk FKUB yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh agama: terutama Katolik, Islam, dan Kristen karena agama-agama inilah yang dominan. Dengan kesadaran dasar bahwa apabila para pemimpin agama dapat menciptakan kerukunan di antara mereka, maka umat/ jemaat akan ikut dengan sendirinya.

Untuk tahap-tahap awal, FKUB telah mengadakan tiga kali pertemuan yang diberi nama: DIALOG LINTAS AGAMA. Pertemuan pertama di Tanah Merah (ibu kota Kab. Boven Digoel), pertemuan kedua di Mindiptanah (ibu kota Distrik Mindiptanah), dan pertemuan ketiga di Asiki (kawasan perusahaan PT. Korindo Group).

Pertemuan Pertama di Tanah Merah

Selain mensosialisasikan peraturan kedua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, juga tiga kesepakatan diambil secara sadar dalam pertemuan ini.

PERTAMA: pembangunan rumah ibadat harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, antara lain mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar yang tinggal disekitar lokasi di mana tempat ibadat akan dibangun, apalagi yang hidup di sekitar itu mayoritasnya beragama lain. Juga jumlah umat/ jemaat yang ada di tempat yang akan dibangun rumah ibadat: apakah cukup memenuhi syarat atau tidak? Dengan kata lain: apabila umat/ jemaatnya bisa dihitung dengan jari atau malah tak ada, tetapi mendirikan bangunan rumah ibadat maka itu tak dapat diakui secara hukum NKRI.

KEDUA: menolak radikalisme, entah dari agama apa pun. Radikalisme itu memiliki ciri-ciri menghancurkan kesatuan, kerukunan, dan kedamaian. Sehingga apabila ada gerakan seperti itu maka perlu bersama-sama mengatasinya.

KETIGA: bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memberantas miras, karena miras ini bukan hanya dikonsumsi orang dewasa tetapi juga sudah merasuki generasi muda, bahkan generasi usia sekolah. Bagaimana mungkin mengharapkan masa depan bangsa, masyarakat, dan keluarga dengan baik bila masih usia muda sudah merusak diri dengan miras?

Pertemuan Kedua di Mindiptanah.

Wilayah Mindiptanah terletak di wilayah perbatasan NKRI dan PNG (Papua New Guinea), sehingga keamanan dan kerukunan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan kali ini lebih berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Pertemuan Ketiga di Asiki

Wilayah ini adalah wilayah kawasan investasi PT. Korindo Group, di mana masyarakatnya jauh lebih heterogen, banyak karyawan dari seluruh wilayah Indonesia. Pertemuan kali ini selain sosialisasi aturan tentang kerukunan beragama, juga ada kesepakatan untuk membentuk FKUB di tingkat-tingkat Distrik (Kecamatan). Karena kawasan investasi yang berpusat di Asiki ini mencakup tiga Distrik Kab. Boven Digoel, yaitu Distrik Getentiri, Distrik Subur, dan Distrik Ki serta Distrik di wilayah Kab. Merauke yaitu Distrik Muting dan Distrik Ulilin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa FKUB dibentuk di setiap Propinsi dan Kabupaten, tetapi melihat kebutuhan masyarakat di kawasan investasi, maka dibutuhkan pembentukan FKUB hingga ke tingkat Distrik. Ini pun baru berupa kesepakatan dan masih akan ditinjaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan berikut untuk merumuskan bagaimana langkah-langkah konkritnya.

FKUB baru dibentuk di Kab. Boven Digoel, dan akan terus dibangun untuk menciptakan Papua Tanah Damai. Allah memberkati…!!!

Josep Jorolan MSC (Ketua FKUB Kab. Boven Digoel)

Prioritas Program

Chart
  • 01 Penegakan keadilan dan Demokratisasi
  • 02 Membangun Budaya Damai
  • 03 Keutuhan Alam Ciptaan
  • 04 Perlindungan Perempuan dan Anak

Partner Links

  • Link Mitra 1
  • Link Mitra 2
  • Link Mitra 3
  • Link Mitra 4
  • Link Mitra 5
  • Link Mitra 6