BURNING PARADISE

Written by Admin SKP-KAME. Posted in Publikasi

LAPORAN BARU MENGUNGKAP MARAKNYA DEFORESTASI, PELECEHAN HAK ATAS LAHAN, DAN PEMBAKARAN ILEGAL HUTAN HUJAN PERAWAN TERBESAR DI INDONESIA

Citra-citra satelit, foto, dan video mengungkapkan penghancuran besar-besaran di Papua dan Maluku Utara yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan kayu bernama Korindo

Tautan ke laporan: www.mightyearth.com/burningparadise

Jakarta, Indonesia (1 September, 2016) – Sebuah investigasi baru diungkap hari ini oleh organisasi-organisasi seperti Mighty, organisasi kemanusiaan Indonesia, SKP-KAMe Merauke dan PUSAKA, Federasi Eropa untuk Transportasi dan Lingkungan (European Federation for Transport and Environment), dan Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan (Federation for Environmental Movements /KFEM), mengungkap citra satelit, foto, dan video yang baru sebagai bukti-bukti deforestasi dan pembakaran ilegal yang masif terhadap hutan hujan perawan oleh perusahaan Indonesia-Korea, Korindo, sebagai upaya untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua dan Provinsi Maluku Utara. Laporan ini dirilis saat musim kebakaran sedang memanas di seluruh Indonesia. Fokus laporan ini adalah bisnis kelapa sawit Korindo. Sementara itu, pengoperasian kayu Korindo yang besar juga memiliki dampak serupa, termasuk dampaknya terhadap habitat kanguru pohon dan burung-burung surga yang endemik dan jarang di Papua.

Investigasi, termasuk foto-foto dan video yang mencengangkan, tersedia di www.MightyEarth.org/BurningParadise.

“Tidak diragukan lagi tindakan Korindo dalam pembabatan hutan hujan perawan di Indonesia sangat tragis,” kata Bustar Maitar, Direktur Mighty Asia Tenggara. “Tetapi yang mengejutkan adalah penggunaan api secara sistematis oleh Korindo untuk membuka lahan demi perkebunannya. Ketika musim kebakaran sedang melanda kembali tahun ini, kita perlu bertindak tegas dan bersama untuk menghentikan korporasi-korporasi yang memberi model destruktif dan berbahaya terhadap agrikultur di Indonesia.”

“Kita juga perlu melihat fakta bahwa para pembeli minyak sawit utama dunia tetap memosisikan Korindo pada rantai pasokan mereka selama lebih dari dua tahun setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan No Deforestation. Meskipun pembeli utama minyak sawit seperti Wilmar dan Musim Mas telah mengambil langkah tepat dengan menghentikan pembelian dari Korindo saat melihat bukti ini, mereka seharusnya segera menangkap Korindo atas deforestasi dan pembakaran ilegal yang dilakukannya. Contoh seperti Korindo menunjukkan bahwa upaya antar perusahaan untuk menghentikan deforestasi dan pelecehan hak asasi manusia masih kurang memadai. Karena itu, larangan deforestasi terhadap semua industri sangat diperlukan segera,” imbuh Maitar.

Sebuah ironi terhadap pencitraannya sebagai perusahaan ‘hijau’ ketika melihat bahwa Korindo belum mempublikasikan kebijakan-kebijakan berkelanjutan dan tidak mau mematuhi standar kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang diadopsi oleh para pembeli minyak sawit terkemuka di dunia, yang akhirnya diputuskan pula oleh pedagang besar seperti Wilmar dan Musim Mas. Menanggapi tekanan pasar ini, pada 9 Agustus 2016, salah satu anak perusahaan Korindo, PT Tunas Sawa Ema, mengumumkan moratorium pembukaan hutan selama tiga bulan ke depan karena perusahaan itu sedang mengembangkan kebijakan NDPE. Tetapi, Korindo tidak melakukan upaya apapun yang memadai untuk mengakhiri deforestasi dan pelecehan hak atas tanah di seluruh pengoperasian kelapa sawit dan kayu miliknya.

Papua merupakan provinsi terpencil di Indonesia dengan keterbatasan akses terhadap media dan masyarakat madani. Akibatnya, Korindo telah lolos dari pembukaan lahan dan pembakaran yang sistematis demi perkebunan kelapa sawit mereka dan hampir tidak memberikan pertanggungjawaban apapun. Tak mengherankan jika foto-foto hasil investigasi di lapangan menjadi sesuatu yang sangat jarang dan sulit diperoleh.

“Hutan hujan telah membentuk kehidupan dan kebudayaan di Papua. Hanya dalam beberapa tahun, Korindo telah menghancurkan hutan yang disebut rumah oleh para leluhur kami, hutan yang memberikan kami makan, perlindungan, dan air bersih,” kata Pastor Amo, seorang pemuka agama dan Direktur SKP KAMe Merauke. “Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk menghentikan perusahaan yang mengubah harta karun alami milik Papua menjadi lahan pertanian untuk industri.”

Direktur Pusaka Y. L. Franky menambahkan. Hak-hak masyarakat adat telah dikangkangi dengan berbagai cara untuk memuluskan penghancuran sumber-sumber penghidupan mereka. Tindakan ini harus di hentikan dan pemerintah harus menjadi pelindung utama bagi masyarakat adat dan sumber-sumber pengidupannya.

Temuan-temuan utama dalam laporan ini memaparkan:
– Deforestasi besar-besaran – Secara keseluruhan, Korindo telah membabat lebih dari 50.000 hektar hutan tropis dataran rendah di Papua dan Maluku Utara demi kelapa sawit. Luasan ini kira-kira setara dengan luas ibukota Korea Selatan, Seoul. Sejak 2013 saja, Korindo telah membabat 30.000 hektar hutan di dua provinsi tersebut dan 12.000 hektar diantaranya adalah hutan primer.
– Api ilegal – Semua bukti, citra satelit, data titik panas, dan foto udara, mengarah pada penggunaan api yang sistematis dan banyak selama proses pembukaan lahan yang dilakukan Korindo yang semuanya merupakan hal ilegal di Indonesia. Laporan ini menemukan bahwa Korindo merupakan penyumbang signifikan terhadap krisis kabut asap pada 2015 yang menyebabkan penyakit pernapasan terhadap jutaan manusia, kematian bayi, serta menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 16 miliar dolar AS bagi Indonesia. Korindo bisa dianggap bertanggung jawab sesuai hukum Transboundary Haze Singapura yang dapat menjatuhkan sanksi denda dan penjara terhadap perusahaan-perusahaan asing yang menyebabkan asap ke Singapura. Temuan-temuan ini akan disusun oleh para jaksa di Indonesia dan Singapura.
– Kepunahan fauna – Papua merupakan surga hutan hujan yang menjadi rumah bagi sekitar 50 persen keragaman hayati yang ada di seluruh Indonesia. Kenyataannya, wilayah dimana Korindo saat ini beroperasi di Maluku Utara merupakan salah satu perhentian peneliti alam dari Inggris, Alfred Russel Wallace, selama ekspedisi delapan tahun di Indonesia yang sangat terkenal itu. Wallace mengumpulkan 100.000 serangga, termasuk burung-burung surge, ikan pelangi dan kanguru pohon. Makluk-makluk marsupial kecil ini terancam punah karena habitat hutannya telah hilang.
– Pelecehan hak masyarakat – Papua juga menjadi rumah untuk lebih dari 300 suku asli yang unik. Bahkan banyak diantaranya yang belum tersentuh peradaban. Secara umum, Korindo tidak mengakui hak masyarakat lokal untuk memberikan atau menolak Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) terhadap pengembangan baru apapun di atas lahan masyarakat. Anak perusahaan Korindo, PT Gelora Mandiri Membangun, menduduki lahan pertanian dan hutan-hutan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara. Sebagian besar masyarakat, yang telah tinggal disana selama ratusan tahu, sangat menentang perkebunan kelapa sawit. Korindo mengabaikan hak-hak atas wilayah adat dengan tetap melanjutkan operasinya.
– Ancaman berlanjut – 75.000 hektar hutan-hutan perawan masih berada di wilayah konsesi kelapa sawit Korindo yang sangat berisiko untuk dirusak. Bahkan ada lebih banyak lagi yang masih berada di konsesi-konsesi penebangan kayu milik Korindo. Disamping itu, Korindo sedang memuluskan jalan untuk komoditas pertanian dalam skala besar di Papua, sambil melakukan penyerobotan lahan seperti halnya era perburuan emas di wilayah Indonesia yang masih mempunyai lansekap hutan hujan perawan terbesar.

Korindo, perusahaan yang bertanggung jawab atas deforestasi dan pembakaran di Papua, merupakan konglomerat Korea-Indonesia dengan anak-anak perusahaan di bidang sumber daya alam, manufaktur kertas koran, industri berat, dan keuangan. Perusahaan dengan 20.000 karyawan ini memiliki afiliasi di seluruh dunia, termasuk manufaktur kertas koran, Aspex, yang mempunyai banyak pelanggan termasuk Kompas dan Tribun.

Minyak sawit digunakan dalam beragam barang konsumsi seperti misalnya sampo, margarin, es krim, adonan pizza, donat, lipstick, dan masih banyak lagi. Diperkirakan sekitar 50% barang konsumen mengandung minyak sawit. Minyak sawit sekarang juga banyak digunakan untuk biofuel. Subsidi biofuel di Indonesia telah memicu permintaan domestik terhadap minyak sawit yang tidak berkelanjutan. Sangat mungkin bahwa minyak sawit milik Korindo akan berakhir di mesin-mesin mobil milik para pengemudi di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk foto dan video dari tempat-tempat pengoperasian Korindo silakan kunjungi: www.mightyearth.org/burningparadise

Tentang Mighty
Mighty adalah kampanye lingkungan global yang baru diluncurkan oleh Center for International Policy. Mighty menggunakan kampanye-kampanye yang berani, taktis, dan strategis untuk membuat perbedaan terhadap lingkungan yang tahan lama, dengan fokus utama pada konservasi hutan. Dengan menggunakan advokasi, organisasi akar rumput, komunikasi, dan riset, Mighty bekerja untuk meraih kemenangan demi planet ini, manusianya, dan makhluk-makhluknya. Pelajari lebih lanjut di www.mightyearth.org.

Tentang SKP-KAMe Merauke
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung (SKP-KAMe) merupakan kelompok kemanusiaan yang berada di Merauke, Papua, Indonesia. Sejak 1999, kelompok ini telah bekerja untuk memajukan kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Kelompok ini bekerja untuk menggerakkan perubahan kebijakan berdasarkan kebutuhan setempat dan juga melakukan pekerjaan yang substansial dalam kebijakan lingkungan di daerah. SKP KAMe memberdayakan masyarakat-masyarakat desa dengan mempromosikan peran serta masyarakat lokal demi memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi http://skpkame.com/

Contact : Pst. Anselmus Amo. MSC (0812 8777 8974)

Tentang PUSAKA
PUSAKA merupakan organisasi nirlaba berbasis di Jakarta, Indonesia. Fokus PUSAKA adalah riset dan advokasi untuk mengangkat hak-hak masyarakat adat. Beberapa tahun terakhir, PUSAKA telah mengekspos pelecehan terhadap masyarakat adat di Merauke. Informasi lebih lanjut kunjungi http://pusaka.or.id.

Contact : Y. L. Franky (0813 1728 6019)

Trackback from your site.

Leave a comment

Prioritas Program

Chart
  • 01 Penegakan keadilan dan Demokratisasi
  • 02 Membangun Budaya Damai
  • 03 Keutuhan Alam Ciptaan
  • 04 Perlindungan Perempuan dan Anak

Partner Links

  • Link Mitra 1
  • Link Mitra 2
  • Link Mitra 3
  • Link Mitra 4
  • Link Mitra 5
  • Link Mitra 6